Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono M.Si menerima audiensi dari Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam rangka mempererat silaturahmi serta meningkatkan koordinasi antar lembaga, bertempat di Mapolda Maluku Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh pihak BPKP. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan lembaga pengawasan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta transparan.
Kapolda juga mengungkapkan bahwa saat ini Kantor Polda Maluku Utara telah berlokasi di Sofifi, sementara gedung lama di Ternate direncanakan akan dialihfungsikan menjadi Rumah Sakit Bhayangkara. Langkah ini dilakukan guna mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi personel kepolisian maupun masyarakat umum. Ia menambahkan bahwa rumah sakit tersebut ditargetkan sudah dapat mulai difungsikan pada tahun ini.
Sementara itu, Ketua BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara R. Agus Prasetyo Budi menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya silaturahmi sekaligus koordinasi dengan Kapolda Maluku Utara. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan sejumlah informasi terkait penanganan kerugian keuangan negara (PKKN) yang hingga saat ini masih belum terselesaikan di beberapa daerah.
Beberapa di antaranya meliputi proyek pelebaran jalan oleh Dinas PUPR di Kabupaten Halmahera Selatan, peningkatan jalan di Kabupaten Halmahera Barat, serta pengelolaan dana desa tahun 2017 di Pulau Taliabu. Permasalahan tersebut masih memerlukan perhatian dan penanganan bersama agar dapat diselesaikan secara optimal.
Selain itu, BPKP juga menegaskan perannya sebagai lembaga pengawasan yang setingkat kementerian dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Saat ini, BPKP turut melaksanakan pengawasan terhadap pemerataan program MBG di wilayah Tidore, Ternate, serta kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara.
Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin kuat antara Polda Maluku Utara dan BPKP dalam mendukung pengawasan serta penegakan hukum terkait pengelolaan keuangan negara di wilayah Maluku Utara.
